KLATEN–Ketua DPR, Marzuki Alie menganggap masyarakat bodoh jika kerusakan toilet di Gedung DPR tidak diperbaiki. Politisi ini juga mengganggap masyarakat tidak rasional jika membahas persoalan renovasi toilet di Gedung DPR yang menelan anggaran senilai Rp 2 miliar.
Hal itu dikemukakan Marzuki saat ditemui wartawan seusai menghadiri Seminar Nasional Pendidikan di Gedung Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Klaten, Kamis (5/1/2012). Dalam kesempatan itu, Marzuki menganggap masyarakat Indonesia kurang kerjaan jika masih mendiskusikan renovasi toilet Gedung DPR. Menurutnya, tidak ada gunanya membahas persoalan yang tidak produktif semacam toilet. “Jangan habiskan waktu kita untuk membahas hal-hal yang tidak produktif. Bangsa ini tidak rasional dan bodoh jika ada WC rusak tetapi tidak boleh diperbaiki. Yang namanya perbaikan itu wajib hukumnya,” tegas Marzuki.
Lebih lanjut, Marzuki meminta masyarakat tidak khawatir adanya bentuk penyelewengan dari proyek renovasi toilet Gedung DPR yang menelan biaya Rp 2 miliar itu. Menurutnya, proyek itu sudah melibatkan konsultan teknik dari Kementerian Pekerjaan Umum dan di bawah pengawasan Badan Pemeriksa Keungan (BPK). Terkait jumlah dana yang digunakan, kata Marzuki, bisa dikembalikan ke kas negara jika masih tersisa.
“Jumlahnya lihat saja nanti. Satu WC itu butuhnya berapa. Penggunaan uang itu pasti ada pertangungjawabannya. Kalau uang gak habis tentu akan dikembalikan,” tukas Marzuki.
(JIBI/SOLOPOS/Moh Khodiq Duhri)
Hal itu dikemukakan Marzuki saat ditemui wartawan seusai menghadiri Seminar Nasional Pendidikan di Gedung Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Klaten, Kamis (5/1/2012). Dalam kesempatan itu, Marzuki menganggap masyarakat Indonesia kurang kerjaan jika masih mendiskusikan renovasi toilet Gedung DPR. Menurutnya, tidak ada gunanya membahas persoalan yang tidak produktif semacam toilet. “Jangan habiskan waktu kita untuk membahas hal-hal yang tidak produktif. Bangsa ini tidak rasional dan bodoh jika ada WC rusak tetapi tidak boleh diperbaiki. Yang namanya perbaikan itu wajib hukumnya,” tegas Marzuki.
Lebih lanjut, Marzuki meminta masyarakat tidak khawatir adanya bentuk penyelewengan dari proyek renovasi toilet Gedung DPR yang menelan biaya Rp 2 miliar itu. Menurutnya, proyek itu sudah melibatkan konsultan teknik dari Kementerian Pekerjaan Umum dan di bawah pengawasan Badan Pemeriksa Keungan (BPK). Terkait jumlah dana yang digunakan, kata Marzuki, bisa dikembalikan ke kas negara jika masih tersisa.
“Jumlahnya lihat saja nanti. Satu WC itu butuhnya berapa. Penggunaan uang itu pasti ada pertangungjawabannya. Kalau uang gak habis tentu akan dikembalikan,” tukas Marzuki.
(JIBI/SOLOPOS/Moh Khodiq Duhri)
0 comments
boleh komen ,asal pakai hati ya...dan blog ini sudah dofollow
note:blog ini tidak membatasi orang yang berkomentar dengan nama Anonymous, seperti blog yang lain,jadi silahkan berkomentar sesuka hati ..!