Sekali lagi kita mesti menepuk jidat melihat perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kali ini berkaitan dengan alamat surat elektronik lembaganya yang tak bisa mereka ingat. Terlihat sepele, tapi ini menunjukkan politikus Senayan tak terbiasa berkomunikasi dengan publik secara mudah.

Kisah yang jadi lelucon itu muncul dalam video yang memuat potongan dialog anggota Komisi VIII DPR dengan pelajar dan mahasiswa kita di Australia. 

Dalam video yang tersebar luas di Internet ini, mahasiswa menanyakan alamat e-mailkomisi yang mengurusi masalah agama dan sosial tersebut.

Rupanya politikus yang sedang melakukan studi banding di Negeri Kanguru itu tergagap-gagap. Setelah meminta bantuan staf mereka, akhirnya seorang anggota DPR menyebutkan alamat e-mail mereka: komisi8@yahoo.com. Orang pun terheran-heran. Tak biasanya lembaga resmi negara memakai alamat e-mail gratis. Belakangan terungkap memang bukan itu alamatnya, melainkan set_komisi@dpr.go.id.

Anggota Dewan boleh saja tidak terlalu akrab dengan teknologi informasi. Tapi amatmemalukan bila mereka tak mengetahui alamat e-mail lembaganya sendiri. Bahkan setiap anggota DPR seharusnya mencantumkan alamat itu dalam kartu nama mereka.

Bagaimanapun alamat e-mail resmi Dewan dibiayai dengan duit rakyat. Fasilitas seperti ini disediakan agar mereka lebih mudah berkomunikasi dengan rakyat. Lewat e-mail, masyarakat daerah terpencil atau mahasiswa kita yang belajar di negara lain akan dengan cepat berhubungan dengan politikus Senayan. Tak selalu bertujuan memberi masukan atau mengkritik, mereka kerap pula membutuhkan informasi mengenai kinerja anggota DPR.

Politikus Senayan mestinya ingat bahwa kita telah memiliki Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 ini, setiap warga negara berhak mendapat informasi mengenai lembaga yang dibiayai dengan duit rakyat, termasuk DPR. Informasi itu menyangkut banyak hal, mulai kinerja, kegiatan, sampai pemakaian anggaran. Penggunaan e-mail jelas akan memudahkan Dewan melayani permintaan ini secara cepat. Apalagi sesuai dengan undang-undang tersebut, setiap lembaga resmi wajib melayani permohonan itu dalam sepuluh hari.

Lembaga seperti DPR juga diharuskan menyediakan informasi secara berkala. Tapi kewajiban ini juga cenderung diabaikan. Buktinya, di situs resmi Dewan tak tersedia banyak informasi tentang kinerja mereka. Masyarakat pun sulit, misalnya, mengikuti perdebatan di komisi atau panitia mengenai suatu rancangan undang-undang karena tidak dilaporkan secara transparan.

Keterbukaan sebenarnya sudah mulai dirintis oleh beberapa lembaga negara, antara lain Mahkamah Konstitusi. Perkara yang diputuskan Mahkamah hari ini akan dapat diakses oleh masyarakat hari ini juga di situs mereka. Tanpa sering melakukan studi banding ke luar negeri pun, sejumlah pemerintah daerah sudah lebih maju dalam melayani informasi bagi publik.

Dalam Video lucu dari Australia itu sebenarnya mengandung bukan hanya olok-olok, tapi juga kritik serius. Bila anggota Dewan masih sulit mengingat alamat e-mail lembaganya sendiri, bagaimana mungkin mereka bisa mewujudkan keterbukaan informasi. [tempo)